Memanfaatkan Jasa Surat Registrasi Pabean

Jasa Surat Registrasi PabeanNIK merupakan Nomor Identitas Kepabeanan, sebelumnya NIK juga disebut dengan Jasa Surat Registrasi Pabean atau biasa disingkat dengan kata SRP. NIK adalah nomor identitas yang mempunyai sifat pribadi. Yang mana nomor tersebut dapat dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) kepada seseorang yang telah bekerja ataupun yang memiliki sebuah usaha importir.

Para pelaku usaha importir yang sudah memiliki NIK dapat melakukan registrasi supaya bisa berhubungan langsung dan mengakses sistem Kepabeanan. Baik itu melalui suatu teknologi informasi maupun dengan cara manual. Secara terminologi, untuk pengguna jasa pembuatan NIK ini dapat berupa sebuah perusahaan importir. Para PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), Pengangkut dan Eksportir.

Pembuatan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ini bisa buat sama jasa pembuatan NIK. Anda bisa melakukan registrasi Direktorat Jendaral Bea dan Cukai melalui Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang pada umumnya bisa secara online.

Setelah dari pihak importir tersebut menerima data Anda secara lengkap dan benar serta tepat, maka dalam jangka waktu yang kurang lebih  dari 30 hari tersebut, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jendral Bea dan Cukai pastinya akan segera menerbitkan maupun mengeluarkan Surat Pemberitahun Pabean (SPP) yang di dalamnya berisi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

Registrasi Importir Bea Cukai

Lalu registrasi importir yang lakukan pada  Direktorat Jendaral Bea dan Cukai tersebut dapat dilakukan setelah Anda mendapatkan API (Angka Pengenal Importir) yang di dapat dari Kementerian Perdagangan.

Pelaksanaan registrasi importir yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai ini memang telah lama dilakukan, hal tersebut tepatnya mulai dari tahun 2003 yang memiliki tujuan agar mendapatkan profil importir yang bertujuan untuk meminimalisir adanya resiko manajemen pelaksanaan dan  pengawasan Kepabeanan, sehingga bisa melakukan pencegahan akan terjadinya suatu importir fiktif.

Jika pun hal itu masih ada, importir fiktif bisa dengan sangat mudah. Temukan dan beri sanksi yang tegas. Selain untuk keperluan importir, NIK juga dapat berlaku untuk para eksportir, PPJK serta jasa pengangkutan.

Menjadi pengguna jasa pembuatan NIK, dalam hal ini Anda wajib untuk mengetahui dasar hukum pembuatan NIK. Dasar hukum ini menjadikan NIK sangat perlu untuk memiliki oleh perusahaan importir bermuara terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.04/2014 yang dalamnya berisi mengenai registrasi Kepabeanan.

Lalu peraturan untuk registrasi petunjuk pelaksanaan  sesuai aturan. Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan Jenderal Bea dan Cukai No. PER-10/BC/2014 yang mana tertuang isi mengenai petunjuk dan pelaksanaan registrasi Kepabeanan.

Untuk membuat NIK dengan menggunakan jasa pembuatan NIK. Para pengguna jasa tersebut pastinya harus menyiapkan beberapa macam dokumen yang antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Kartu NPWP perusahaan.
  2. KTP/Paspor/ KITAP/ KITAS/Identitas penanggung jawab suatu perusahaan.
  3. API (Angka Pengenal Importir).
  4. Surat keterangan domisili suatu perusahaan yang buat oleh kelurahan setempat.
  5. Surat pernyataan tentang kebenaran isian data dan kebenaran dokumen yang telah lampirkan.
  6. Apabila pemohon registrasi merupakan salah satu orang yang berasal dari luar direksi. Maka dalam hal tersebut pemohon harus melampirkan Surat Kuasa yang menyertakan tanda tangan pada materai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melakukan registrasi untuk pengguna jasa pembuatan NIK dalam proses pengajuan Kepabeanan tersebut pastinya dapat secara online serta sangat mudah mengaksesnya. Hal itu Anda cukup hanya dengan cara mengakses website www.beacukai.go.id.

Dalam website tersebut Anda dapat mengisi formulir pendaftaran pada sistem aplikasi registrasi Kepabeanan. Sebelumnya untuk mengakses halaman itu, terlebih dahulu Anda mengharuskan untuk mengisi username serta pasword yang seperti pada awal registrasi.

Tinggalkan Komentar

You have to agree to the comment policy.