#Nomor 1 Pembuatan PT, HAKI dan Perizinan Hukum | Mediamaz Legal

Jasa Pembuatan PT

jasa pembuatan pt (Bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha yang modalnya terdiri dari saham yang pemiliknya memiliki saham yang sama dengan saham yang dimilikinya. Karena modal saham terdiri dari saham yang dapat dinegosiasikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perusahaan dibubarkan.

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Aset perusahaan dipisahkan dari aset pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki aset sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Pemegang saham memiliki kewajiban terbatas, yaitu jumlah saham yang dimiliki sama. Jika utang perusahaan melebihi aset perusahaan, maka kelebihan utang tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemegang saham. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pemegang saham akan menerima bagian dari keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh .

Selain saham, modal PT juga bisa berasal dari obligasi. Keuntungan yang didapat pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap terlepas dari untung atau rugi .

Persyaratan umum untuk mendirikan perseroan terbatas:

Fotokopi KTP untuk pemegang saham dan pengurus minimal dua orang.
Fotokopi penanggung jawab / direktur KK.
Penanggung Jawab NPWP No.
Foto resmi 3×4 (2 lapis warna).
Fotokopi PBB tahun lalu sesuai tempat tinggal perusahaan.
Salinan kontrak / sewa kantor atau bukti kepemilikan bangunan komersial.
Sertifikat tempat tinggal dari pengelola gedung jika dia tinggal di gedung administrasi.
Sertifikasi RT / RW (jika diperlukan, untuk perusahaan yang berada di wilayah pemukiman) khusus di luar Jakarta.
Kantor tersebut berlokasi di kantor / pekarangan, toko, atau bukan di kawasan pemukiman.
Siap dibersihkan.
Persyaratan pembentukan paket profesional formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

Setidaknya dua atau lebih pendiri (Pasal 7 Ayat 1).
Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
Setiap pendiri wajib memesan saham, kecuali untuk tujuan konsolidasi (Pasal 7, ayat 2, dan ayat 3).
Anggaran Dasar harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan di BNRI (Pasal 7 Ayat 4).
Modal dasar minimum adalah Rp. 50 juta dan modal disetor tidak kurang dari 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33).
Setidaknya satu direktur dan satu delegasi (Pasal 92, paragraf 3, dan Pasal 108, paragraf 3).
Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, kecuali PT PMA.

Untuk mendirikan PT, Anda harus menggunakan akta resmi (akta yang dikeluarkan oleh notaris) yang mencantumkan nama lain , modal saham, lini bisnis, alamat perusahaan, dll. Tindakan ini harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (mantan Menteri Kehakiman). Persyaratan untuk mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban dan moral umum.
Pemenuhan Anggaran Dasar dari persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
Modal ditempatkan dan disetor minimum adalah 25% dari modal dasar. (Menurut UU No 1 Tahun 1995 dan UU No 40 Tahun 2007, keduanya berkaitan dengan perseroan terbatas).
Setelah mendapat persetujuan, sebelum adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), harus terdaftar di Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Nomor 1 Tahun 1995, Akta Pendirian harus didaftarkan di Kantor pendaftaran perusahaan (sesuai dengan Undang-Undang Pendaftaran Perusahaan Wajib 1982) (dengan kata lain tidak perlu mendaftar di Pengadilan Negeri, perkembangannya menurut Undang-Undang Nomor Kantor pendaftaran perusahaan juga sudah di hapus. Sedangkan tahap pengumuman tetap dalam Berita Resmi Negara Republik Indonesia ( BNRI) berlaku, hanya setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mulai berlaku maka pernyataan tersebut merupakan kewajiban Direksi Partai Buruh terkait namun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diubah menjadi kewenangan / kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah melewati tahap ini maka perseroan menjadi badan hukum dan perseroan terbatas menjadi sama dan dapat mengadakan perjanjian dan harta kekayaan perseroan dipisahkan dari harta kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah sejumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sampai dengan jumlah maksimum pada saat seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, juga memiliki modal sumber, modal disetor, dan modal disetor. Modal ditempatkan adalah jumlah komitmen untuk pencatatan, dan yang pada saat didirikan adalah jumlah yang disediakan oleh Yayasan Persero. Modal disetor adalah modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Modal disetor adalah modal yang direalisasikan dengan sejumlah uang.

Cara Mendirikan Sebuah PT

Pada saat seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, para pendiri yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih melakukan tindakan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pertama, para pendiri datang ke kantor notaris untuk diminta membuat akta pendirian . Yang disebut Memorandum of Association mencakup anggaran dasar yang bersangkutan. Undang-undang ini dibuat oleh para pendiri sebagai hasil musyawarah mereka. Jika para pendiri merasa tidak mampu membuat anggaran dasar, maka penegakannya bisa diajukan ke notaris terkait.
Kedua, setelah kontrak pendirian selesai, notaris mengirimkan akta ke Kepala Direktorat Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Pendiri juga dapat membawa akta pendirian sendiri untuk meminta persetujuan Menteri Hukum dan HAM, namun dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata harus memiliki surat pengantar dari notaris terkait. Dalam hal pemeriksaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak menemui kendala, Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan yang mengesahkan dokumen pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diubah, maka perubahan tersebut harus ditetapkan kembali dengan akta notaris selain akta dokumentasi sebelumnya. Penambahan kontrak ini harus mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, dikeluarkan surat keputusan final oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dokumen pendirian perseroan terbatas tersebut.
Ketiga, pendiri atau salah satu agen atau agennya membawa akta pendirian yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM beserta surat sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM ke kantor pencatatan pengadilan setempat yang bertanggung jawab atas kantor pusat perseroan terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang bertanggung jawab atas pesanan ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris terkait bahwa akta pendirian PT telah dicatat dalam buku catatan PT.
Keempat, para pendiri membawa Akta Pendirian Pekerja beserta SK Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta surat dari Panitera Pengadilan Negeri perihal pendaftaran Akta Pendirian Partai Pekerja ke Kantor Percetakan Pemerintah, yang diterbitkan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Setelah Deklarasi Pembentukan Partai Pekerja diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, maka Partai Pekerja yang bersangkutan telah berbadan hukum.

Jasa Pembuatan CV

CV sendiri merupakan perusahaan komplementer dan swasta yang dapat didirikan dengan modal terbatas. Artinya untuk pembuatan resume, pendiri juga tidak memiliki batasan modal minimum, tidak seperti PT. Dimana PT memiliki persyaratan modal minimal Rp50 juta, dengan setoran minimal 25 persen.

Seperti yang telah disebutkan di atas, CV juga merupakan persekutuan komplementer dan komplementer yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang menitipkan uang atau barangnya kepada pihak lain yang menjalankan usahanya sebagai pimpinan.

Sekutu pelengkap (sekutu aktif)
Sekutu aktif adalah orang yang menjalankan bisnis dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan semua kebijakan perusahaan. Tidak hanya itu, sekutu aktif juga mengadakan kemitraan atau perjanjian dengan pihak ketiga.

Command Allies (sekutu pasif)
Sesuai dengan namanya, passive partner adalah orang yang bertindak sebagai investor di suatu perusahaan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengganggu mobilitas perusahaan. Dimulai dengan manajemen, bahkan dengan segala aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Jadi para sekutu pasif tetap diam dan menunggu keuntungan yang ditawarkan pemilik perusahaan, berdasarkan modal yang diinvestasikan oleh sekutu pasif tersebut.

Apakah Anda sudah tahu apa itu CV? Selanjutnya anda akan membaca bagaimana dan ketentuan mendirikan bisnis CV terbaru tahun 2020 yang terinci di bawah ini.

(Baca juga: Mau Jadi Pengusaha, Ini 7 Langkah Mudah Mendirikan PT)
Cara dan kondisi untuk mempersiapkan resume
Tidak sembarangan saat mengatur penyusunan resume, karena Anda juga harus menetapkan persyaratan. Berdasarkan Pasal 16-35 KUH Perdata di Indonesia, penyusunan CV harus mencakup persyaratan sebagai berikut:

1. Membuat resume akta pendirian
Syarat pertama yang harus dibuat oleh pendiri adalah pembuatan akta pendirian CV, yang diatur dalam pasal 19 hukum perdagangan Indonesia. Berikut ini adalah uraian lengkap cara membuat akta yang dapat Anda lakukan di notaris:

Kartu Tanda Penduduk (KTP): KTP wajib dilampirkan oleh setiap orang yang terlibat dalam pembuatan resume, baik sebagai orang aktif maupun pasif (nama lengkap, profesi dan tempat lahir).
Nama yang digunakan untuk resume.
Residence CV.
Lengkapi tujuan dan sasaran dengan pengaturan resume yang spesifik.
Nama sekutu yang berkuasa (sebagai orang yang menandatangani perjanjian atas nama guild)
Klausul pihak ketiga penting lainnya yang menentang sekutu pendiri.
Pendaftaran akta pendirian dengan pengadilan dengan tanggal
Pembentukan uang tunai (uang) dari CV khusus untuk kolektor luar. Jika itu kosong, ambillah tanggung jawab Sekutu secara keseluruhan.
Pengecualian satu atau lebih mitra dari kewenangannya untuk bertindak atas nama Persekutuan.
2. Pendaftaran akta pendirian CV
Cara dan syarat pendirian perusahaan CV adalah dengan mendaftarkan akta pendirian CV yang sebelumnya dibuat di notaris.

Saat mendaftarkan resume akta pendirian, Anda membutuhkan dua aspek kelengkapan yang harus dipenuhi, di antaranya:

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), di mana Anda bisa mendapatkan surat ini dari kelurahan setempat sesuai dengan resume kediaman. Sebagai tambahan informasi, apabila resume Anda berdomisili di DKI Jakarta, maka pengurusan SKDP membutuhkan persyaratan berupa: surat pengantar RT dan RW, kartu identitas pemilik, dan akta pembuatan resume oleh notaris. SKDP berlaku maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang setelahnya.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang bisa Anda peroleh dari kantor pajak setempat berdasarkan resume kependudukan Anda. Saat melakukan pendaftaran NPWP CV, Anda harus melampirkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan antara lain: akta pendirian, SK Menteri Hukum dan HAM, SKDP, fotokopi KTP, NPWP, dan KK direksi perusahaan. Selain mendapatkan NPWP, kami juga menerima surat pernyataan dari wajib pajak badan.
(Baca Juga: 4 Pinjaman Modal Perusahaan Terbaik di 2020)
3. Pengurusan Izin Usaha (SIUI atau SIUP)
Jika Anda telah mengajukan akta penggabungan resume ke pengadilan, metode dan ketentuan pendirian perusahaan resume berikut diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Saat mengurus izin usaha, harus disesuaikan dengan sektor CV.